Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagian besar yang menjadi korban adalah isteri. Tetapi, dalam hal ini sesuai dengan aturan yang terdapat pada UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), maka yang disebut dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berangkat dari ketentuan tersebut, korban KDRT memang pada umumnya adalah perempuan selaku isteri, tetapi tidak menutup kemungkinan yang menjadi korban adalah suami dalam rumah tangga tersebut, karena UU PKDRT berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana KDRT di Indonesia. Korban dapat melapor kepada aparat kepolisian setempat atas dugaan tindak pidana KDRT tersebut dan juga mohon perlindungan. Bahwa setiap korban KDRT berhak atas hal-hal sebagaimana diatur oleh Pasal 10 UU PKDRT seperti :
– Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
– Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
– Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
– Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
– Pelayanan bimbingan rohani