Pada dasarnya suatu hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian haruslah diselesaikan melalui sarana hukum perdata dengan mengajukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Negeri, sehingga tidak tepat diselesaikan melaui jalur hukum pidana. Hal ini juga tergambar pada beberapa yurisprudensi tetap peradilan di Indonesia seperti Putusan No. 419 K/Pid/2010, Putusan No. 424 K/Pid/2008, Putusan No. 2390 K/Pid/2006, Putusan No. 812 K/Pid/2011.

Dari beberapa yurisprudensi tersebut jelas terlihat ada perbedaan antara “melawan hukum” sebagaimana tersebut pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan “melawan perikatan” secara hukum perdata. Pada dasarnya “melawan perikatan” bukanlah perbuatan “melawan hukum” sebagai salah satu unsur pokok terbuktinya tindak pidana.
Dalam memahami wanpretasi dan tindak pidana penipuan kita sering tersesat dalam menafsirkan unsur “tipu muslihat” dan “serangkaian kebohongan” dalam pasal 378 KUHP dengan pengertian “ingkar janji” dalam hubungan kontraktual, sepintas memang seperti sama, namun jika kita telaah secara lebih mendalam maka akan muncul beberapa perbedaan yang sangat prinsip yang bisa menjadi indikator untuk membedakan antara delik penipuan dengan wanprestasi.
Secara umum “melawan hukum'” dengan “melawan perikatan” memiliki beberapa perbedaan antara lain :
Sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana merupakan suatu keadaan atau perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum, sedangkan melawan perikatan adalah suatu keadaan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara khusus, karena hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya.
Suatu tindak pidana mengandung sifat melawan hukum yang oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipidana, sedangkan wanprestasi mengandung sifat melawan perikatan yang oleh karenanya kreditur dapat menggugat pemenuhan prestasi, ganti rugi, denda maupun bunga.
Sifat melawan hukum melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan hukum yang dibuat oleh penguasa, sedangkan sifat melawan perikatan melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan yang dibuat oleh para pihak dalam suatu perjanjian.
Beberapa indikator yang dapat membedakan antara “tipu muslihat” dan “berbohong” dalam unsur tindak pidana penipuan dengan “ingkar janji” dalam hubungan kontraktual sebagai berikut :
Tipu Muslihat dan Serangkaian kebohongan bisa dibuktikan ketidakbenarannya pada rentang waktu tertentu setelah janji itu dibuat.
Tipu Muslihat dan serangkaian kebohongan bisa dilakukan terhadap keadaan pada dirinya maupun keadaan diluar dirinya, sedangkan berjanji selalu digantungkan pada kesanggupan dirinya walaupun kesanggupan itu ditujukan supaya orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu. (NA, 2013)